By Roberta Frazier 
Ketidakadilan di Balik Jeruji: Hukuman Ringan untuk Koruptor, Berat untuk Rakyat Kecil, Ketidakadilan dalam penegakan hukum menjadi masalah yang semakin nyata di Indonesia. Salah satu bentuk ketidakadilan yang paling mencolok adalah perbedaan dalam penerapan hukuman bagi koruptor dibandingkan dengan rakyat kecil. Sering kali, kita melihat para koruptor mendapatkan hukuman yang ringan, bahkan bisa kembali ke kehidupan normal mereka dalam waktu singkat, sementara rakyat kecil yang melakukan pelanggaran ringan mendapat hukuman yang jauh lebih berat. Artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai fenomena ini dan dampaknya terhadap masyarakat dan sistem hukum di Indonesia.
Pendahuluan: Gambaran Ketidakadilan dalam Sistem Hukum Indonesia
JAKARTA – Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Timbah Tbk Mochtar Reza Pahlevi Tabrani dan rekannya didakwa melakukan korupsi dengan menampung hasil penambangan ilegal di wilayah izin usaha penambangan (IUP) PT Timah. Perbuatan itu didakwa merugikan keuangan negara Rp300.003.263.938.131,14 atau Rp300 triliun. Sistem hukum yang adil seharusnya menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Namun, kenyataannya di Indonesia menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam cara hukum diterapkan. Koruptor sering kali mendapatkan hukuman yang ringan, sedangkan rakyat kecil yang melakukan kesalahan kecil mendapatkan hukuman yang berat. Mengapa ketidakadilan ini terjadi, dan apa dampaknya bagi masyarakat?
Korupsi di Indonesia: Sebuah Fenomena yang Mengakar
Hal itu sebagaimana disampaikan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung saat membacakan surat dakwaan untuk terdakwa kasus korupsi timah, Mochtar Reza Pahlevi Tabrani; Direktur Keuangan PT Timah 2016-2020 Emil Ermindra; dan Direktur PT Stanindo Inti Perkasa M.B Gunawan di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/8/2024). Korupsi telah menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia. Dari tingkat pejabat tinggi hingga tingkat daerah, korupsi terjadi di berbagai lini pemerintahan. Para pelaku korupsi ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum.
Studi Kasus: Hukuman Ringan bagi Koruptor
“Terdakwa Emil Ermindra bersama-sama dengan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Alwin Albar, telah melaksanakan kerjasama antara PT Timah Tbk dengan sejumlah mitra jasa penambangan (pemilik IUJP) yang diketahui melakukan penambangan ilegal dan/atau menampung, hasil penambangan illegal di wilayah IUP PT Timah Tbk,” kata JPU. Beberapa kasus terkenal di Indonesia menunjukkan bahwa para koruptor, meskipun terbukti bersalah, sering kali menerima hukuman yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan mereka. Misalnya, ada beberapa kasus di mana koruptor hanya dihukum beberapa tahun penjara atau bahkan mendapatkan remisi yang signifikan, sehingga masa tahanan mereka jauh lebih singkat.
Hukuman Berat untuk Rakyat Kecil: Sebuah Ketidakadilan
Sebaliknya, rakyat kecil yang terlibat dalam pelanggaran ringan seperti pencurian kecil atau pelanggaran administratif sering kali dihukum dengan keras. Ada banyak kasus di mana orang-orang yang mencuri karena lapar atau untuk kebutuhan mendesak lainnya mendapatkan hukuman yang tidak sebanding dengan tindakannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan dalam sistem hukum.
Dampak Psikologis Ketidakadilan Hukum terhadap Masyarakat
Jaksa melanjutkan, Mochtar dan Emil menyalahgunakan jabatannya sebagai petinggi PT Timah dengan mendirikan CV Salsabila Utama untuk melakukan kegiatan penambangan ilegal di wilayah PT Timah demi mendapatkan keuntungan pribadi. CV Salsabila meraup keuntungan hampir Rp1 triliun. Ketidakadilan dalam penerapan hukum tidak hanya merugikan mereka yang dihukum tidak adil, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang luas pada masyarakat. Ketika orang melihat bahwa hukum tidak diterapkan secara adil, mereka kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan dan pemerintahan. Ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan hukum yang lebih luas dan bahkan meningkatnya kejahatan.
Mengapa Koruptor Mendapatkan Hukuman yang Ringan?
Sekadar informasi, ada 22 tersangka dalam perkara korupsi timah yang merugikan keuangan negara sebesar Rp300 triliun berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ada beberapa alasan mengapa koruptor sering mendapatkan hukuman yang ringan. Pertama, adanya hubungan kuat antara pelaku korupsi dan aparat penegak hukum atau politisi yang berpengaruh. Kedua, sistem hukum yang korup dan tidak transparan memungkinkan manipulasi kasus. Ketiga, adanya persepsi bahwa korupsi adalah “kejahatan kerah putih” yang tidak menimbulkan bahaya fisik langsung, sehingga dipandang kurang serius dibandingkan dengan kejahatan lain.
Diskriminasi dalam Penegakan Hukum: Siapa yang Diuntungkan?
Diskriminasi dalam penegakan hukum lebih banyak menguntungkan mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Hal ini menciptakan sistem yang tidak adil di mana keadilan hanya tersedia bagi mereka yang bisa membelinya. Rakyat kecil, yang tidak memiliki akses ke pengacara mahal atau tidak memiliki koneksi politik, sering kali menjadi korban dari sistem yang diskriminatif ini.
Ketidakadilan Sistemik: Dari Pengadilan hingga Penjara
Ketidakadilan dalam sistem hukum tidak hanya terjadi di ruang sidang, tetapi juga berlanjut hingga di penjara. Banyak laporan menunjukkan bahwa kondisi penjara untuk koruptor lebih baik daripada untuk tahanan biasa. Koruptor sering mendapatkan fasilitas yang lebih baik, bahkan terkadang tinggal di sel yang lebih nyaman dengan akses ke berbagai kemewahan.
Reaksi Masyarakat terhadap Ketidakadilan Hukuman
Masyarakat sering kali bereaksi keras terhadap ketidakadilan dalam penegakan hukum. Protes, kritik di media sosial, dan gerakan masyarakat sipil menjadi bukti bahwa banyak orang yang tidak puas dengan cara hukum diterapkan. Tekanan publik ini terkadang memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan, meskipun perubahan nyata dalam sistem hukum jarang terjadi.
Reformasi Hukum: Mungkinkah Menghapus Ketidakadilan?
Reformasi hukum adalah langkah penting untuk menghapus ketidakadilan dalam sistem peradilan. Ini mencakup perubahan dalam cara penyelidikan dilakukan, proses pengadilan, hingga hukuman yang diberikan. Namun, reformasi ini sering kali menghadapi tantangan besar, termasuk resistensi dari mereka yang diuntungkan dari status quo.
Peran Media dalam Mengungkap Ketidakadilan Hukum
Media memiliki peran penting dalam mengungkap ketidakadilan dalam sistem hukum. Melalui laporan investigatif, media dapat menyoroti kasus-kasus di mana keadilan tidak ditegakkan dengan benar. Dengan menginformasikan masyarakat, media juga dapat menjadi alat untuk menekan pemerintah dan sistem peradilan untuk melakukan perubahan.
Apa yang Bisa Dilakukan untuk Meningkatkan Keadilan dalam Sistem Hukum?
Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Ini termasuk meningkatkan transparansi proses peradilan, memberlakukan hukuman yang setimpal tanpa pandang bulu, dan memberdayakan lembaga pengawasan independen untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan untuk semua.
Kesimpulan: Menuju Sistem Hukum yang Lebih Adil dan Merata
Ketidakadilan dalam penegakan hukum tidak hanya merugikan individu tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai sistem hukum yang adil, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, media, dan masyarakat sipil. Hanya dengan demikian kita bisa berharap untuk memiliki sistem hukum yang benar-benar melayani keadilan bagi semua orang, tanpa terkecuali.
Kesimpulan Akhir Ketidakadilan di Balik Jeruji
Ketidakadilan di balik jeruji bukan hanya sebuah masalah dalam penerapan hukum, tetapi juga masalah keadilan sosial dan hak asasi manusia. Ketika koruptor mendapatkan hukuman yang ringan sementara rakyat kecil dihukum berat, itu menunjukkan bahwa ada yang salah dalam sistem kita. Dengan meningkatkan kesadaran dan mendorong reformasi, kita dapat bekerja menuju sistem hukum yang lebih adil dan merata bagi semua warga negara Indonesia.